Politik Dagang Sapi

Tidak heran sebetulnya rakyat sedang berada di fase jenuh iklim demokrasi, hajat lima tahunan hanya menjadi komoditas politik para parpol dan politisi. Sistem politik menjadi transaksional seperti dagang sapi. Rakyat selalu menjadi korban para pembual tak ubahnya sales panci yang sedang meyakinkan korban.

Untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan sampai pemilihan Presiden membutuhkan biaya logistik yang tidak sedikit. Ditambah pola pikir rakyat yang sudah bergeser bahwa setiap pemilihan eksekutif dan legislatif itu wajib memberikan uang pelicin sebagai bentuk kompensasi.

Jadi wajar pejabat yang terpilih lewat tangan rakyat baik eksekutif maupun legislatif memikirkan bagaimana caranya balik modal. Bukan bagaimana memikirkan persoalan rakyat. Reformasi yang digaungkan pasca lengsernya orde baru tidak membawa perubahan apapun kecuali kerusakan yang sistemik.

Dulu zaman orde baru yang korupsi itu hanya soeharto beserta kroni kroninya, sekarang semua pejabat di Republik ini semuanya korupsi. Menteri korupsi, gubernur korupsi, bupati korupsi, walikota korupsi, dirjen korupsi, legislatif korupsi, bahkan lembaga peradilan di republik ini bisa dibayar.

Bukan orangnya yang salah. Yang salah adalah sistem dan adanya kesempatan. Balik lagi ini adalah soal moralitas seberapa besar kesadaran elite politik bahkan kita semua untuk mencegah cara-cara yang culas dan tidak benar.